Peraturan ini secara khusus mengatur ketentuan teknis terkait pemberian layanan administrasi perpajakan tertentu melalui Coretax Administration System. Berikut pembaruan sistem layanan administrasi perpajakan :

1. Tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal;
2. Tata cara perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku;
3. Tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan serta permohonan dan penerbitan kembali izin pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar AS
4. Tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam penggabungan atau akuisisi usaha;
5. Tata cara penilaian kembali aktiva tetap untuk keperluan perpajakan;
6. Tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan PPh oleh pihak ketiga; 7. Tata cara penerbitan SKB PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk ekspor perhiasan;
7. Tata cara penerbitan SKB pemotongan PPh atas bunga deposito dan diskonto SBI bagi dana pensiun;
8. Tata cara pengecualian PPh atas pengalihan tanah/bangunan serta pembebasan PPh untuk hunian mewah di KEK pariwisata;
9. Tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan;
10. Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean atas impor barang;
11. Tata cara pencabutan persetujuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia; dan
12. Tata cara pemberian layanan terkait dengan persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, produk layanan sehubungan dengan layanan administrasi perpajakan yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan sah dan berlaku.

Peraturan ini ditetapkan tanggal 21 Mei 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.