tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto
Perlakuan PPH atas Penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto
Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan Aset Kripto, serta perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan Aset Kripto.
- Perlakuan PPN sehubungan dengan penyerahan Aset Kripto
| No. | Transaksi | Ketentuan PPN | Pemungut | Tarif | 1. | Penyerahan Aset Kripto | Tidak dikenai PPN (karena dipersamakan sebagai surat berharga) | – | – |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) | Dikenai PPN | PPMSE yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) | 12 % x 11/12 dari penggantian (komisi/imbalan) |
| 3. | Jasa verifikasi transaksi Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto | Dikenai PPN | Penambang Aset Kripto yang telah dikukuhkan sebagai PKP | 12 % x 11/12 dari tarif PPN x penggantian (nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk yang diterima dari sistem Aset Kripto (block reward)) |
| Subjek Pajak | Objek Pajak | Ketentuan PPh | Tarif PPh | Pemungut | Penjual Aset Kripto | Penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh PPMSE, berupa:
|
Dikenai PPh Pasal 22 | 0,21 % dari nilai transaksi Aset Kripto (bersifat final) |
|
|---|---|---|---|---|
| Penjual Aset Kripto – Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang berkedudukan di negara P3B | – | Dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 degan menyerahkan Surat Keterangan Domisili | – | – |
| PPMSE yang bertindak sebagai Penjual (atas nama sendiri) | Transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui sarana elektronik PPMSE lain. | Dikenai PPh Pasal 22 | 0,21 % dari nilai transaksi Aset Kripto (bersifat final) | PPMSE |
| PPMSE Luar Negeri (ditunjuk sebagai pemungut pajak) | Transaksi yang dilakukan oleh Penjual melalui PPMSE luar negeri dan memenuhi kriteria tertentu (berkaitan dengan nilai transaksi/jumlah traffic) | Dikenai PPh22 | 1% dari nilai transaksi Aset Kripto (bersifat final) | PPMSE Luar Negeri |
| Penjual melalui PPMSE Luar Negeri (yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak) | – | Dikenai PPh Pasal 22 | 1% dari nilai transaksi Aset Kripto (bersifat final) | Penjual Aset Kripto (setor sendiri) |
| Penambang Aset Kripto |
|
Dikenai PPh Badan (mulai tahun 2026) | Tarif umum Pasal 17 | Penambang Aset Kripto |
0 Comments