Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program kendaraan bermotor emisi karbon rendah dan memberikan dukungan kepada sektor industri yang memiliki multiplier effect tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

1. Insentif PPN yang Ditanggung Pemerintah

PPN diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025 atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu harus memenuhi kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai berikut :

1. KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40% mendapatkan insentif PPN yang ditanggung Pemerintah sebesar 10% dari Harga Jual; dan
2. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40% mendapatkan insentif PPN yang ditanggung Pemerintah sebesar 5% dari Harga Jual.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu, wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah.

PPN yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas penyerahannya:

1. Tidak menggunakan faktur pajak; dan/atau
2. Tidak melaporkan realisasi PPN.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menagih PPN yang terutang, jika diperoleh data/informasi yang menunjukkan:

1. KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang diserahkan:
   1. Tidak termasuk KBL yang ditanggung Pemerintah;
   2. Tidak memenuhi kriteria nilai TKDN; dan/atau
   3. Tidak termasuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu;
2. Masa Pajak tidak sesuai dengan Masa Pajak; dan/atau