TENTANG TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET
Pengawasan dan/atau Pemeriksaan spesifik data konkret sesuai PMK tentang pemeriksaan pajak dilakukan terhadap data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa:
- Faktur pajak yang telah disetujui melalui sistem DJP tetapi belum/tidak dilaporkan di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Bukti pemotongan/pemungutan yang belum/tidak dilaporkan oleh penerbit dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPN).
- Bukti transaksi/data perpajakan lain yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan, berupa:
- Kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT Masa PPN sebelumnya;
- Penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran oleh Wajib Pajak yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak;
- PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar;
- Pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan;
- Pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan;
- Penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki DJP dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto;
- Data dan/atau keterangan yang bersumber dari ketetapan dan/atau keputusan di bidang perpajakan dan/atau putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat inkrah, yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT, dan/atau
0 Comments