TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI
Peraturan ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang bertujuan mendukung transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan penyesuaian kembali kebijakan di bidang perpajakan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:
| PMK 81 Tahun 2024 | PMK 1 Tahun 2026 | Definisi |
|---|---|
| Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. | Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
|
| Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara | Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan |
| Persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) | |
| Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha | Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 4 (empat) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha |
| Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha | Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 4 (empat) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha |
| Pihak yang memberikan surat persetujuan | |
| Surat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara | Surat persetujuan dari kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan Badan Usaha Milik Negara Persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) Definisi Pihak yang memberikan surat persetujuan Indonesian Tax Regulation Update January 2026 |
0 Comments